Menerapkan Hukum Perlindungan Kawasan Laut Untuk Keamanan Konservasi

Posted on

Menerapkan Hukum Perlindungan Kawasan Laut Untuk Keamanan Konservasi – Terdapat dua ekosistem besar dalam tatanan hidup kita yaitu ekosistem dan darat dan ekosistem laut. Indonesia sendiri merupakan negara maritim dimana separuh dari wilayahnya berupa perairan, baik itu danau, sungai, pantai, maupun laut. Menurut pasal 6 dan 7 ayat (3) UU kelautan terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Dengan wilayah perairan yang begitu luas begitupun dengan wilayah lautnya, pemerintah Indonesia harus membuat pondasi perlindungan yang membatasi negara lain menginterupsi wilayah kelautan Indonesia.

Seperti halnya kasus yang terjadi di perairan Natuna, dimana China masuk ke dalam wilayah tersebut dan mengklaim Natuna sebagai miliknya. Tentu saja hal tersebut menuai protes dari masyarakat Indonesia, karena berdasarkan konvensi perserikatan bangsa- bangsa tentang hukum laut pada tahun 1982 laut Natuna masuk dalam wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu untuk menghindari hal- hal yang serupa sebuah negara besar dan berkedaulatan seperti Indonesia harus mempunyai dasar perlindungan hukum yang kuat. UU 32 tahun 2014 adalah salah satu pondasi hukum kelautan yang dimiliki Indonesia. UU ini menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Undang- undang 32 tahun 2014 tentang kelautan disahka oleh presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tangga 17 Oktober 2014.

Masyarakat awam mungkin belum terlalu mengenali peraturan tentang kelautan yang ada di Republik Indonesia. Terlihat dari masih maraknya pembangunan pemukiman masyarakat di pesisir pantai yang. Lahan bakau dan mangrove menjadi semakin masyaraat juga belum terlibat secara aktif menjaga daerah konservasi kelautan yang ada di sekitarnya. konservasi laut merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan dan perbaikan keanekaragaman hayati dan biota laut. Di Indonesia sendiri sudah ada banyak titik konservasi yang dikelola pemerintah. Kerusakan alam yang parah menyebabkan pemerintah ahrus terus berbenah dan bergerak cepat untuk menangani kerusakan alam tersebut. Kawasan yang menjadi konservasi laut dibentuk ke dalam taman laut nasioanl, taman wisata alam laut, suaka margasatwa, dan cagar alam laut. Hal ini dilakukan supaya konservasi bisa menyeluruh bukan hanya pada flora dan fauna saja, tetapi juga habitat dan ekosistem lautnya.

Namun tentu saja pemerintah tidak bisa serta merta menjalankan perlindungan konservasinya sendirian, masyarakat setempat juga harus turut membantu agar tujuan bisa dijalankan dengan maksimal. Sudah banyak sekali pondasi perlindungan hukum yang dibentuk pemerintah untuk melindungi kawasan kelautan negara Indonesia. Diantaranya adalah Konvensi Janewa tahun 1958. Pada tahun 1958 Indonesia berhasil mengirim tiga delegasi nya untuk mengikuti perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengenai hukum laut di Swiss. Dalam konvensi tersebut telah mencapai tiga kesepakatan diantaranya adalah illegal fishing yang meliputi : setiap negara pantai ( coastal state) mempunyai hak untuk menangkap ikan di wilayah perairan nasionalnya. Kecuali jika ingin bekerja sama dalam upaya melestarikan ekosistem kelautan dan menjaga kawasa konservasi.

Dalan konvensi Janewa tersebut juga di capai kesepakatan bahwa setiap negara pantai harus melaksanakan program konservasi dengan mengutamakan ketahanan pangan dan penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat sekitar maupun masyarakat global. Sampai saat ini kesepakatan dalam Konvensi Janewa masih tetap dijalankan oleh negara- negara yang mengirimkan delegasinya. Sampai saat ini jika ada negara yang melanggar keputusan tersebut maka negara tersebut bisa berhadapan dengan persidangan langsung pada tingkat internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *