Penegakkan Hukum Internasional Terhadap Ilegal Fishing

Posted on

Penegakkan Hukum Internasional Terhadap Ilega Fishing – Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara adidaya terbesar di dunia. Dengan separuh lebih wilayah negaranya adalah perairan, seperti sungai, laut, pantai, atau danau. Dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah pemerintah harus mengerti betul bagaimana tata cara pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut yang optimal. Selalu ada saja mafia- mafia dari dalam negri maupun luar negri yang bertindak egois dan merusak keberlangsungan hidup ekosistem biota laut yang ada di Indonesia. Setiap negara juga mempunyai wilayah teritorinya masing- masing yang tidak boleh di ganggu dan tidak boleh di masuki oleh negara lain. Batas wilayah laut Indonesia sebagian di utara, sebagian besar berbatasan dengan negara tetangga seperti India paa landasan kontinen, Thailand pada landasan kontinen dan Malaysia berbatasan dengan laut territorial dan juga landasan kontinen). Pada bagian Selatan Indonesia berbatasan dengan Australia meliputi ZEE dan landas kontinen serta Timor Leste pada batas laut territorial landas kontinen dan ZEE juga.

Salah satu langkah yang dibentuk oleh IDN Poker dan masyarakat global untuk membentuk perlindungan terhadap masing- masing kekayaan alam yang ada di negaranya adalah Konvensi Jenewa tentang hukum laut pada sebuah negara. Hukum laut memang penting untuk diadakan untuk meminimalisir terjadinya illegal fishing pada sebuah negara. Kegiatan illegal fishing memang sudah sangat meresahkan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus dapat menjawab tantangan besar dalam upayanya demi mengamankan wilayah laut. Sudah merupakan rahasia umum wilayah laut di Indonesia termasuk dalam potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak dilindungi dengan baik dan benar maka negara lain sudah pasti akan ambil bagian dalam penyalahgunaan ekosistem laut dan yang ada di dalamnya.

Setelah 69 tahun merdeka tepatnya pada tahun 2014 indonesia baru memiliki sebuah paying hukum yang kuat dan baik. Di lihat dari kaca mata hukum, rancangan UU yang sudah disepakati ini berperan sangat penting untuk regulasi secara komperhensif. UU ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan kelautan Indonesia secara terstruktur, mulai perencanaan, pemanfaatan sampai penegakkan hukumnya. Ini sangat fatal mengingat visi misi Indonesia untuk bisa menjadi negara maritime terbesar di dunia, dan peraturan wilayah kelautannya bisa menjadi pondasi hukum kelautan dunia internasioanal serta mengantarkan kelautan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Upaya illegal fishing sebenarnya bukanlah hal baru di dunia maritim. Illegal fishing adalah salah satu tindakan yang membahayakan dan merugikan karena bisa merusak ekosistem bawah laut. Praktik illegal fishing merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia.
Kegiatan ini dilakukan oleh kapal asing yang tidak mengantongi izin dalam kegiatan menangkap ikan jumlah besar. Jelas saja ini merugikan negara yang bersangkutan, pondasi hukum untuk kegiatan illegal satu ini sebenarnya sudah ada, salah satunya adalah pasal 69 ayat (4) dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. UU ini memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakkan hukum terhadap tindakan illegal fishing. Salah satunya adalah dengan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin
Tindakan ini sudah sering dilakukan oleh para mentri kelautan Indonesia, tindakan ini juga efektif untuk memberi efek jera pada pelaku illegal fishing yang masih berani memasuki wilayah teritori Indonesia.

Penegakkan Hukum Internasional Terhadapa Illegal Fishing

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara adidaya terbesar di dunia. Dengan separuh lebih wilayah negaranya adalah perairan, seperti sungai, laut, pantai, atau danau. Dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah pemerintah harus mengerti betul bagaimana tata cara pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut yang optimal. Selalu ada saja mafia- mafia dari dalam negri maupun luar negri yang bertindak egois dan merusak keberlangsungan hidup ekosistem biota laut yang ada di Indonesia. Setiap negara juga mempunyai wilayah teritorinya masing- masing yang tidak boleh di ganggu dan tidak boleh di masuki oleh negara lain. Batas wilayah laut Indonesia sebagian di utara, sebagian besar berbatasan dengan negara tetangga seperti India paa landasan kontinen, Thailand pada landasan kontinen dan Malaysia berbatasan dengan laut territorial dan juga landasan kontinen). Pada bagian Selatan Indonesia berbatasan dengan Australia meliputi ZEE dan landas kontinen serta Timor Leste pada batas laut territorial landas kontinen dan ZEE juga.

Salah satu langkah yang dibentuk oleh masyarakat global untuk membentuk perlindungan terhadap masing- masing kekayaan alam yang ada di negaranya adalah Konvensi Jenewa tentang hukum laut pada sebuah negara. Hukum laut memang penting untuk diadakan untuk meminimalisir terjadinya illegal fishing pada sebuah negara. Kegiatan illegal fishing memang sudah sangat meresahkan masyarakat yang berada di pesisir pantai. Indonesia sebagai nefara kepulauan terbesar di dunia harus dapat menjawab tantangan besar dalam upayanya demi mengamankan wilayah laut. Sudah merupakan rahasia umum wilayah laut di Indonesia termasuk dalam potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya bisa mensejahterakan rakyatnya. Jika tidak dilindungi dengan baik dan benar maka negara lain sudah pasti akan ambil bagian dalam penyalahgunaan ekosistem laut dan yang ada di dalamnya.

Setelah 69 tahun merdeka tepatnya pada tahun 2014 indonesia baru memiliki sebuah paying hukum yang kuat dan baik. Di lihat dari kaca mata hukum, rancangan UU yang sudah disepakati ini berperan sangat penting untuk regulasi secara komperhensif. UU ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan kelautan Indonesia secara terstruktur, mulai perencanaan, pemanfaatan sampai penegakkan hukumnya. Ini sangat fatal mengingat visi misi Indonesia untuk bisa menjadi negara maritime terbesar di dunia, dan peraturan wilayah kelautannya bisa menjadi pondasi hukum kelautan dunia internasioanal serta mengantarkan kelautan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Upaya illegal fishing sebenarnya bukanlah hal baru di dunia maritim. Illegal fishing adalah salah satu tindakan yang membahayakan dan merugikan karena bisa merusak ekosistem bawah laut. Praktik illegal fishing merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan oleh kapal asing yang tidak mengantongi izin dalam kegiatan menangkap ikan jumlah besar. Jelas saja ini merugikan negara yang bersangkutan, pondasi hukum untuk kegiatan illegal satu ini sebenarnya sudah ada, salah satunya adalah pasal 69 ayat (4) dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. UU ini memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakkan hukum terhadap tindakan illegal fishing. Salah satunya adalah dengan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin
Tindakan ini sudah sering dilakukan oleh para mentri kelautan Indonesia, tindakan ini juga efektif untuk memberi efek jera pada pelaku illegal fishing yang masih berani memasuki wilayah teritori Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *